Prinsip Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara

Beberapa gambaran mengenai kondisi di berbagai aspek di Indonesia saat ini dalam menentukan prinsip kebijakan pengelolaan kualitas udara.

Perundang-undangan

Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara baik yang menyangkut standar baku mutu maupun konsep manajemen lingkungan serta penerapan teknologi. Peraturan yang ada ini sebagaian besar merupakan adopsi standar nilai dari negara maju, walaupun sebagian telah disesuaikan dengan kondisi lokal atau daerah.

Pemahaman / Budaya

Tidak meratanya pendidikan, pembangunan menyebabkan masyarakat Indonesia selalu memiliki persepsi yang berbeda mengenai level apakah suatu udara tersebut tercemar atau belum tercemar. Pandangan ini akan sangat berbeda untuk tingkatan level pendidikan dan lokasi / wilayah tertentu. Hal ini terkadang menjadi kendala apabila ingin melakukan sosialisasi mengenai peraturan maupun kebijakan lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu selain instrumen kebijakan yang ada, upaya yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan objek penelitian terhadap nilai sensitivitas pada masyarakat.

Sensitivitas Masyarakat

Merupakan suatu kondisi yang menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap objek tertentu. Beberapa nilai yang sangat sensitif bagi masyarakat tentang penerapan prinsip pengelolaan kualitas udara adalah ekonomi dan kesehatan. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang masih labil menyebabkan fokus pemerintah dan masyarakat lebih kepada pemenuhan kebutuhan standar (pekerjaan, kemiskinan, pendidikan, bencana alam, makanan dan lain sebagainya) dibandingkan upaya pengelolaan lingkungan. Hampir di semua negara berkembang, sektor lingkungan menempati prioritas yang mendekati akhir bila ditinjau dari sisi ekonomi. Tetapi bukan berarti ekonomi menjadi kendala dalam menarik simpati masyarakat dalam penerapan kebijakan lingkungan. Terdapat harga atau nilai pengganti tertentu dari masyarakat yang dapat disepakati sebagai penalti untuk perusakan lingkungan. Kecenderungan yang ada harga pengganti saat ini justru dianggap merugikan.

Nilai sensitif kedua yang berlaku dimasyarakat adalah kesehatan. Selama suatu kondisi belum menimbulkan gangguan terhadap kesehatan yang ekstrem, sebagaian besar masyarakat beranggapan bahwa kondisi teresebut belumlah berbahaya. Pertimbangan yang digunakan adalah apakah pencemran udara tersebut membuat tubuh menjadi sakit, apakah pencemran tersebut dapat dilihat dan lain sebagainya.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Kualitas Udara

Dari beberapa prinsip kebijakan yang berlaku secara global, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam upaya pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. Sustainability

Mendorong penggunaan teknologi, perilaku dan penggunaan sumber daya yang menjamin kelangsungan (aktivitas). Prinsip keberlanjutan ini terdapat pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 yang berarti segala sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan (tanah, air dan udara) harus berfokus pada masa depan.

2. RiskAassessment

Risk assessment merupakan suatu prinsip yang mengkaitakan hubungan antara exposure level dengan effect.. Konsep ini digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan atau telah terjadinya efek-efek baik ekologis maupun kesehatan. Terdapat dua jenis risk assessment yaitu : Environmental Risk Assessment (ERA) dan Human Health Risk Assessment. ERA lebih menekankan pada efek terhadap komponen lingkungan yang lain, sedangkan HRA lebih kepada efek terhadap kesehatan manusia.

Saat ini prinsip pengelolaan kualitas uadara dengan pendekatan paparan dan efek masih sangat sedikit. Walaupun semua standar nilai yang digunakan dalam pengelolaan kualitas udara didasarkan kepada kesehatan manusia, akan tetapi kaitan antara paparan dan efek terhadap kesehatan manusia belum banyak diteliti.. Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan kesehatan merupakan salah satu nilai sensitif yang berlaku bagi masyarakat Indonesia saat ini. Permasalahannya adalah tidak semua efek dapat dideteksi dengan cepat. Oleh karena itu prinsip ini lebih efektif kepada proyek jangka panjang. Baku mutu merupakan standar sementara yang dapat digunakan sbelum penelitian risk assessment ini selesai.

3. Proportionality : measures should be proportionate to the objective (ex cost-benefit analysis)

Prinsip kebijakan dengan pendekatan proporsional ini perlu dilakukan sehingga solusi penanganan pencemaran udara ditawarkan tidak hanya terfokus pada teknologi yang nota bene berkualitas dan mahal, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi alternatif solusi tersebut sehingga fokus penanganan menjadi tepat sasaran.

4. Polluters Pay Principle

Prinsip ini terdapat dalam UU pengelolaan lingkungan hidup pasal 34 yang berisi bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan manusia, maka pencemar harus membayar kerugian atau melakukan tindakan tertentu. Di Indonesia prinsip ini belum berlaku untuk semua kasus pencemaran lingkungan. Bahkan untuk permasalahan udara prinsip ini belum menyentuh sektor transportasi yang nota bene merupakan konstributor pencemaran udara terbesar. Kendala yang sering tampak adalah menentukan nilai pengganti dari suatu kerusakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun kondisi perekonomian sedang tidak stabil, tetapi pendekatan ekonomi ini masih dianggap dapat menarik simpati dari masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

Adolf Leopold Sihombing

E-mail : leopoldsihombing@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s